SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng segera turun untuk mencari persoalan utama dari anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui rombongan Komnas HAM RI di Puri Gedeh Kota Semarang, Kamis (27/6/2019). Ganjar mengatakan, dengan ditemukan persoalan utama dari kasus itu, maka solusi yang diambil akan bisa menyelesaikan masalah.
“Terkait harga ayam yang jatuh itu, saya sudah menelepon sejumlah peternak untuk duduk bersama Dinas Peternakan dan mencarikan solusi bersama. Itu sama saat ada masalah jagung kemarin, solusinya ya ketemu saja. Kalau ketemu akan diketahui apa persoalannya dan dicarikan solusi bersama,” kata dia. 
Saat ini yang terjadi, banyak peternak berteriak bahwa harga ayam hidup anjlok. Sementara, apa yang menyebabkan anjloknya harga ayam itu belum ditemukan secara pasti.
“Jadi harus diketahui, apakah karena oversupply atau ada pihak yang bermain. Kalau itu bisa diidentifikasi, maka akan ada roadmap untuk penyelesaiannya,” tambahnya.
Terkait harga, Ganjar mengatakan akan segera mencarikan solusi agar para peternak tidak merugi. Dirinya akan menghubungi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian untuk mengetahui kalkulasi nasional.
“Yang jelas saya minta, besok para peternak ketemu dengan Dinas dan membicarakan hal ini. Mereka yang ada di lapangan dan mengetahui persoalan yang terjadi,” ucapnya.
Disinggung terkait peternak ilegal, Ganjar kurang sepakat dengan adanya penertiban. Menurutnya, yang paling pas saat ini adalah melakukan pendataan dan melakukan identifikasi.
Meski begitu, Ganjar menegaskan bahwa pendataan memang sangat penting dilakukan. Kalau data tidak dipegang, maka oversupply pasti akan terjadi dan persoalan harga jatuh akan terulang.
“Itu sudah terjadi pada bawang merah dan cabai kemarin-kemarin kan. Sebenarnya kami pemerintah ingin mendata petani agar kondisi seperti ini tidak terjadi, tapi ketika kami mau data, mereka tidak mau,” tegasnya.
Maka itulah, lanjut Ganjar, pentingnya kartu tani untuk mengontrol semuanya. Saat ini, dibutuhkan data yang valid siapa ternak apa, di mana, kapan panen hingga ke mana mereka menjual ayam-ayamnya itu.
“Kalau itu diketahui, maka akan ditemukan apa sih problemnya. Kalau memang kebanyakan, maka harus kita kurangi, kalau kelebihan ada tidak potensi ekspor dan lain sebagainya. Ada banyak alternatif yang bisa dicarikan. Soal penertiban peternak ilegal, mungkin kemarin Pak Kepala Dinas melihat asumsi yang dibangun adalah oversupply. Kalau oversupply ya harusnya dicatat dan didata,” pungkasnya. (hmsprov/shs)
