Semarang, UP Radio — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang mencatat realisasi investasi di Kota Semarang mencapai Rp27,55 triliun sepanjang tahun lalu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengungkapkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih merupakan pemberi kontribusi terbesar sepanjang tahun ini. “Rp27,5 triliun per Desember 2018,” kata Ulfi.
Nilai investasi penanaman modal dalam negeri sepanjang 2018 mencapai Rp23,75 triliun atau sekitar 86,21% dari total nilai realisasi investasi Kota Semarang. Adapun nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,8 triliun atau berkontribusi sebesar 13,79%. 
Kemudian, DPMPTSP juga mencatat jumlah perusahaan yang melakukan investasi dari Januari sampai Desember tahun lalu sebanyak 2.929 perusahaan. 2.826 perusahaan di antaranya atau sekitar 96,48% adalah PMDN.
Sementara itu, lanjutnya jumlah perusahaan PMA sebanyak 103 perusahaan dari Januari sampai dengan Desember tahun lalu.
Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 32.439 orang, dengan 32.405 di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Adapun jumlah warga negara asing (WNA) hanya sebanyak 34 orang.
Untuk diketahui, realisasi investasi yang dicapai oleh Kota Semarang sepanjang tahun ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sepanjang 2018, yakni Rp17,5 triliun.
Investor yang masuk ke Kota Semarang sebagian besar ke industri yang bergerak di sektor perdagangan, perindustrian, jasa, dan properti.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi menilai pencapaian realisasi nilai investasi Kota Semarang mengungkapkan, pihaknya berharap realisasi nilai investasi yang terjadi bisa lebih besar lagi dari yang ada.
Saat ini, lanjutnya para pengusaha sebenarnya ingin dapat memperluas usaha yang dimilikinya. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Salah satu contoh tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di dalam negeri secara nasional adalah terkait pesangon yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat melakukan revisi terhadap beleid yang mengaturnya.
“Sekarang ini para pengusaha untuk membuka suatu usaha yang labour intensif, yang besar, betul-betul memerlukan pemikiran mendetail,” katanya.
Sementara terkait dengan tantangan dari luar negeri, lanjutnya para pengusaha dihadapkan pada perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Tidak hanya itu, nilai rupiah yang masih bergerak fluktuatif juga menjadi perhatian pengusaha.
Adapun mengenai perizinan di daerah, dia menilai sudah cukup baik lantaran dirinya mengaku tidak pernah lagi mendapatkan keluhan perizinan yang berbelit-belit. (ksm)
