Semarang, UP Radio – Sebanyak 18 kabupaten/ kota turut andil dalam penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Atas keberhasilan itu, pemerintah pusat mengapresiasi dengan memberikan penghargaan insentif fiskal total Rp101,6 miliar.
“Angka kemiskinan ekstrem di Jateng, alhamdulillah mengalami penurunan menjadi di bawah 1 persen, yakni 0,89 persen. Dan kita diapresiasi oleh pemerintah pusat mendapatkan dana insentif fiskal,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Senin (30/9/2024).
Adapun 18 kabupaten/ kota penerima dana insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, Kabupaten Magelang, Blora, Brebes, Cilacap, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kudus, Pati, Pemalang, Sukoharjo, Temanggung, Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, Tegal, dan Salatiga. 
Sumarno berharap, pemerintah kabupaten/ kota tersebut dapat mengoptimalkan dana bantuan, untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
“Ini bentuk apresiasi pemerintah pusat, yang tujuannya untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di daerah-daerah yang mendapatkan insentif fiskal,” katanya.
Sekda mendorong seluruh pemangku kepentingan, agar semakin meningkatkan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan di Jateng.
Di antaranya melalui konvergensi program, perbaikan data pensasaran, kualitas implementasi program, dan mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat.
Termasuk, beragam program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan swasta maupun pemerintah, serta stakeholder terkait lain.
Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo menambahkan, jumlah penerima dana insentif fiskal pada 2024 lebih banyak dibandingkan 2023, yang hanya 10 kabupaten/ kota.
Hal itu sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan tren positif menurunnya penduduk miskin di Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir.
Pada 2014 tercatat angka penduduk miskin sebanyak 14,46 persen, dan pada 2024 turun menjadi 10,47 persen. Diikuti penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,1 persen pada 2023 turun menjadi 0,89 persen pada Maret 2024.
“Kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menurunkan angka kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu, termasuk kemiskinan ekstrem menuju nol persen di sisa waktu 2024,” bebernya.
Raihan 18 kabupaten/ kota itu melengkapi penghargaan serupa, yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat pada pertengahan September 2024. Pemerintah Provinsi Jateng menerima sebesar Rp5,6 miliar. (hms)
