Semarang, UP Radio – Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang turut menjadi sasaran penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), Kamis 25 Juli 2024. Hal itu berkaitan dengan pengusutan 3 perkara korupsi di Lingkungan Pemkot Semarang.
Berdasarkan pantuan, penyidik KPK tiba di kantor Damkar Kota Semarang di Jalan Madukoro, Semarang Barat sekitar pukul 09.00 WIB.
Begitu sampai, penyidik KPK kemudian masuk kedalam ruangan kantor Kepala Dinas Damkar, Sih Rianung kemudian ke ruang kantor Sekdin Damkar Ade Bhakti. 
Tak hanya itu, ruangan 4 kabid di Damkar Kota Semarang juga turut menjadi sasaran penggeledahan KPK.
Enam jam lebih penggeledahan, KPK tak kunjung mengakhiri proses pemeriksaan di dinas tersebut. Tampak, petugas KPK berada di sebuah ruangan tertutup beserta sejumlah staf Damkar.
Usai penggeledahan, Plt Kepala Damkar Sih Rianung enggan untuk diwawancarai. Bahkan, petugas KPK keluar gedung membawa dua koper dan satu ransel.
Sementara Sekdin Damkar Ade Bhakti Ariawan mengatakan, meski KPK melakukan penggeledahan namun layanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
“Berjalan seperti biasa. Tadi teman-teman KPK meminjam ruangan pak kadis karena kebetulan kepala dinas kami kosong. Ruangan kadis dipakai,” ujar Ade, Kamis 25 Juli 2024.
Ia menyebut, KPK meminta sejumlah data dalam bentuk fisik dan elektronik. Dokumen itu terkait anggaran pada tahun 2022-2023.
“Tadi ada beberapa data yang diminta, dan Allhamdulillah teman-teman kooperatif. Bukti elektronik, bukti fisik, dan ada beberapa diminta. Saya juga ditanya pindah ke sini kapan, sebelumnya jadi apa,” jelas dia.
Selain itu, penyidik KPK juga memeriksa belasan ponsel milik anggota Damkar Semarang. Namun ponsel itu akhirnya dikembalikan. “Iya memeriksa ponsel juga, ada belasan. Tapi dikembalikan,” kata Ade.
Menurut Ade, dia tidak tahu berkas yang diambil KPK lantaran berkas tersebut merupakan fokumen lama. “Tidak tahu berkas yang diambil. Ada berkas lama. Ada juga pertanyaan tentang nama, hobinya apa. Serius, sampai susah jawab,” terang Ade.
Ia juga sempat ditanyai terkait proyek pengadaan barang tahun 2023. “Saya bilang, ada. Tapi di kabid, tanyakan saja ke bidang saja. Kan gak mudeng tahun kemarin. Kan baru datang Agustus,” tutur dia.
Dia mengaku jika semua pejabat diperiksa, termasuk Plt Kadinas, Sekdin, dan tiga kabid. Karena satu kabid masih izin mengurus istrinya operasi di rumah sakit Ungaran.
“Saya telpon, saya loudspeaker dan penyidik mengatakan tidak apa apa. Keren sih pemeriksaannya, humanis, kita dibelikan makan juga,” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Ade menyebut, pemeriksaan juga terkait proyek akhir tahun 2023 kemarin. “Setahu saya, karena saya masuk Agustus. September itu ada kebakaran dan pimpinan (Walikota,Red) mengetahui kalau sarprasnya Damkar itu ternyata sudah sangat Uzhur, sehingga dikeluarkanlah BTT,” terangnya.
“Ditanya lagi. Apa itu BTT? Rodok kaget, oh Biaya Tak Terduga. BTT itu tapi di bidang operasional bukan sekretariat, kabidnya siapa? Yang dulu siapa, oh udah pensiun,” cerita Ade. (ksm)
