Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perluasan akses layanan jasa keuangan khususnya bagi sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala OJK Jawa Tengah Sumarjono dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian dalam rangka Peningkatan Perekonomian Jawa Tengah dan DIY” yang diikuti oleh perwakilan akademisi, instansi pemerintah yang membidangi perekonomian dan pertanian, Bank Indonesia serta perwakilan industri jasa keuangan bertempat di Kantor OJK Jawa Tengah, Selasa (26/3).
Sumarjono menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Jawa Tengah setelah sektor pengolahan dan perdagangan. 
“Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung padi nasional dengan luas sawah terbesar ke-2 secara nasional yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Grobogan dengan komoditas utamanya adalah padi dan jagung. Ini yang menyebabkan pengembangan sektor pertanian dinilai strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah,” kata Sumarjono.
Dalam diskusi tersebut mengemuka beberapa kendala pengembangan sektor pertanian yaitu antara lain minimnya akses permodalan dan asuransi yang sesuai dengan karakteristik bisnis proses pertanian, penurunan luas lahan, keterbatasan supply pupuk dan pestisida, belum optimalnya penggunaan peralatan modern serta faktor cuaca yang dapat mengganggu produktivitas.
Sektor pertanian dinilai masih memiliki risiko yang tinggi dan proses pemberian kredit yang cukup lama di perbankan membuat kelompok petani tetap menjual hasil panennya kepada tengkulak, sehingga harga beras dan jagung menjadi fluktuatif. Hal inilah yang dapat menjadi peluang bagi perbankan untuk dapat memenuhi kebutuhan dana dengan skema khusus pada kelompok tani tersebut.
“Kehadiran sektor keuangan dalam peningkatan akses produk/layanan keuangan bagi sektor pertanian menjadi penting sehingga kendala keterbatasan permodalan dan mitigasi risiko gagal panen dapat dijembatani,” tambah Sumarjono.
Hasil FGD tersebut diharapkan menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya industri jasa keuangan dalam memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraaan petani dan masyarakat Jawa Tengah. (shs)
