Semarang, UP Radio – Pemprov Jeteng telah menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemilu 2024, KPU tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dengan semua pihak, baik dengan pemerintah daerah, Bawaslu, maupun TNI/Polri.
Nana juga meminta kepada penyelenggara Pemilu di wilayahnya, bekerja profesional dalam menjalankan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Selaku penyelenggara pemilu, KPU ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan (yang) berjalan, dengan lancar, tertib, jujur dan adil,” tutur Nana, seusai menerima kunjungan silaturahmi Komisioner KPU Jateng periode 2023–2028, di kantornya, Senin (16/10/2023).
Kunjungan dipimpin Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono, bersama sejumlah anggotanya, yakni Paulus Widiyantoro dan Muhammad Machruz, serta Seketaris KPU Jateng, Rudinal.
Menurutnya, dalam pelaksanaan Pemilu, dibutuhkan sinergisitas. Pihaknya akan membentuk tim dalam menjaga stabilitas keamanan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayahnya, agar berjalan dengan baik dan tertib.
Disinggung soal kesiapan anggaran, Nana mengatakan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sudah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dengan begitu, Jawa Tengah dianggap sudah siap menyelenggarakan pesta demokrasi.
Dikatakan, kesiapan anggaran itu, mendapatkan apresiasi dari KPU Jateng. Sebab, belum semua provinsi di Indonesia menyelesaikan persoalan NPHD.
“Alhamdulillah dalam masalah anggaran, Pemprov Jeteng telah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Anggaran sudah kami sepakati, dan sudah kami siapkan,” tandas Nana. (hms)
