Semarang, UP Radio – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan banyak contoh modus korupsi yang umum terjadi di birokrasi dan pemerintahan. Ganjar mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi garda pertama dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Ganjar di depan Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP, yang ikut dalam Pelatihan Bersama Penanganan Perkara Tipikor Wilayah Jateng-DIY, di Hotel Arrus, Semarang, Senin (7/8/2023). Sebanyak 180 APH dan APIP se-Jateng dan DIY, ikut dalam kegiatan bersama Komisi Pencegahan Korupsi itu.
“Harapan kita nantinya semua penanganan tindak pidana korupsi itu APIP-nya dulu, bekerja dulu. Tadi saya sampaikan bahwa APIP tidak sekadar menangani, tapi ini menurut saya memang harus profesional,” kata Ganjar. 
Gubernur menuturkan, ada beberapa modus korupsi yang pernah disangkutpautkan dengan dirinya. Misalnya, modus mengaku tim sukses, hingga setoran kepada pimpinan. Ganjar berharap APIP dapat mencegah sebelum APH mengambil langkah.
“Tanpa harus sampai ke penegakan hukum ini APIP-nya sudah menginisiasi, dan tahap pertama yang penting bagaimana mencegah,” tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar menegaskan pimpinan memegang peran kunci untuk memberikan contoh. Sehingga, potensi tindak pidana korupsi dapat ditekan. Hal itulah yang ia terapkan selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah.
“Kemudian sistemnya diperbaiki. Maka, kalau itu semua sudah dilakukan dengan baik tapi tidak dilaksanakan, inspektorat turun,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, dengan APIP aktif mengambil langkah, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan. Ganjar menegaskan, jika pencegahan dilaksanakan, namun tindak pidana korupsi masih terjadi, maka wajib menggandeng APH.
“Maka kalau kemudian pencegahan korupsi kita bisa berjalan, penindakannya juga tegas,” ucapnya.
Pencegahan menjadi fokus Gubernur Ganjar Pranowo dalam menekan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Selama dua periode kepemimpinannya, Ganjar pun menggandeng KPK.
Lewat berbagai upaya tersebut, Ganjar berhasil membawa Jateng lima tahun beruntun sejak 2018, mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian PANRB.
Selain itu, Jateng juga meraih penghargaan KPK sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. (hms)
