Semarang, UP Radio — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terlibat dalam pengawasan pembelian LPG 3 Kg di wilayahnya agar tidak terjadi penyimpangan.
Plh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Agus Suranta mengatakan, Pemprov akan turun langsung ikut mengawasi penyaluran LPG subsidi 3 Kg hingga ke tangan warga.
Sesuai ketentuan pemerintah ada empat kelompok masyarakat yang dapat mengkonsumsi LPG 3kg, yakni kelompok rumah tangga, UMKM, petani dan nelayan, selain itu jelas tidak boleh. 
“Selain dari empat sasaran itu, seharusnya mereka tidak berhak mengkonsumsi LPG 3kg, karena dianggap sudah mampu,” kata Agus.
Dirinya meminta masyarakat untuk tidak berlebihan dalam membeli LPG 3 kg, karena stok yang ada di Jawa Tengah saat ini masih sangat mencukupi.
“Tidak perlu membeli berlebihan karena stok LPG 3 kg di Jateng dipastikan cukup. Kalau berlebihan sampai 4-5 tabung ini akan membuat tabung yang beredar menjadi semakin sedikit,” ungkap Agus.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho mengatakan, pertamina saat ini sudah melakukan pendataan konsumen penerima LPG 3 Kg di Jateng dan hampir selesai sudah 96 persen hingga Juli 2023.
Pendataan konsumen telah dilakukan sejak April dan gelombang terakhir dimulai sejak 1 Juli 2023. Masyakarat yang akan membeli LPG 3 Kg akan diminta KTP dan bagi yang belum terdata bisa mendaftar ke pangkalan dengan membawa KTP dan KK.
Pertamina mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk turut ikut melakukan pengawasan pendistribusian LPG termasuk LPG 3 kg. Pengawasan dilakukan untuk memastikan masyarakat berhak yang menggunakan LPG 3 kg.
Brasto juga memastikan bahwa saat ini pasokan LPG 3 Kg di Jawa Tengah sangat aman. Pertamina telah melakukan sidak ke pangkalan-pangkalan di Jateng dan pasokan yang ada sangat cukup.
“Kami baru saja melakukan sidak ke 46 pangkalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dari sidak yang dilakukan, kami menemukan kondisi pangkalan yang 100 persen kondusif dan aman untuk penyaluran LPG termasuk yang bersubsidi,” pungkasnya. (rls)
