Semarang, UP Radio – Sisa lebih perhitungan bayar atau Silpa APBD Pemkot Semarang pada tahun 2022 tembus Rp318 miliar. Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan, penyebab besarnya silpa APBD Pemkot Semarang pada 2022.
Ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilakukan mengingat waktu sudah mepet untuk merealisasikan. Jika tetap terlaksana, khawatirnya tidak menghasilkan pekerjaan yang bagus. Bahkan, bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, penyebab silpa APBD Pemkot Semarang tinggi juga karena pajak pada 2022 lalu melebihi target yang sudah sesuai penetapan. 
“Silpa 2022 menjadi lebih besar karena pada akhir-akhir 2022, kami kami genjot pendapatan. Pajak sudah melebihi, capaian 100,2 persen tapi di retribusi memang tidak tercapai,” papar Ita. Saat rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang 2022, Senin 10 Juli 2023.
Pada 2023 ini, pihaknya sudah mulai melakukan evaluasi terkait serapan anggaran Pemerintah Kota Semarang.
Bahkan, ia mengaku telah berdiskuksi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan APBD.
“Kenapa Kota Semarang tidak dapat APBD Award. realisasi pendapatan ada di 10 besar se-Indonesia. Belanja ada di 20 besar se-Indonesia. Kami dapat arahan untuk menganalisa mana saja belanja yang tidak bisa kami lakukan sampai akhir 2023,” papar Ita.
Ita menyampaikan, sudah mulai mengklasifikasi program mana saja yang tidak bisa mereka lakukan hingga akhir tahun. Sehingga, di anggaran global, akan ada pemanfaatan untuk kegiatan lain.
“Saya menyampaikan untuk melakukan langkah prioritas, seperti ke infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, agar bisa terserap belanja secara maksimal,” ucapnya.
Ita berharap, pada tahun 2023, akan ada perubahan yang signifikan karena sudah identifikasi beberapa program yang tidak bisa terlaksana. Utama yang dari lelang.
Menurutnya, prioritas pada 2023 ini adalah pengendalian banjir. “Kita tidak bisa 100 persen hilang, kita berbicara soal pengendaliannya,” ucapnya.
Terkait serapan anggaran di 2023 yang dinilai masih kurang. Ita menyampaikan, Pemerintah Kota Semarang beberapa waktu terakhir ini. Baru saja melakukan penyesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah ini, pihaknya akan segera fokus merealisasikan program-program yang telah terencana.
“Mereka minta kami untuk mengevaluasi swakelola baik di dinas teknis maupun lainnya. SPJ akan ada pembenaran semua. Hari ini target terakhir penyesuaian SPJ. Kami akan kerja lagi merealisasi serapan belanja untuk lebih tertata dan lebih cepat lagi,” papar Ita.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, rapat paripurna sudah disampaikan beberapa pandangan fraksi terkait dengan adanya silpa hingga kegiatan dari pemkot belum terealisasi.
“Harapannya semua pandangan fraksi bisa dievaluasi lagi oleh Pemkot Semarang terutama Wali Kota Semarang,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna tentang pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang pada Senin 10 Juli 2023.
Pilus, sapaan akrabnya, mengharapkan, pandangan fraksi dijadikan bahan evaluasi Pemkot Semarang.
“Jangan sampai ke depan ada silpa lagi karena masyarakat juga masih membutuhkan dengan anggaran APBD,” kata Pilus.
Secara umum, lanjut Pilus, pada tahun 2022 memang ada beberapa kegiatan dari beberapa dinas masih mengalami silpa. Namun, ia meminta agar pada tahun 2023 silpa diminimalisir dengan melakukan perencanaan program secara matang.
“Perencanaan awal harus matang dan masing-masing dinas berkomunikasi agar bisa tercover semua dan tidak ada miskomunikasi agar tidak ada silpa di beberapa dinas,” jelasnya.(ksm)
