Semarang, UP Radio – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 yang sudah mulai berjalan maka perlu dilakukan antisipasi jika nantinya terjadi ketidak puasan yang akan bermuara pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Anwar Usman mengatakan perangkat hukum yang disiapkan sudah optimal oleh pemerintah dan juga pihak penyelenggara.
“Mewujudkan keadilan dalam pemilu menjadi tantangan yang luar biasa. Sayangnya acapkali pemilu masih diwarnai kecurangan dan ketidakadilan, dan seringkali menyalahi peraturan yang berlaku. Maka pada dasarnya menjaga pemilu berarti menjaga nilai-nilai keadilan,” ungkap Anwar Usman saat menjadi keynote speech seminar nasional dengan tema Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pemilukada 2024 di Unissula Semarang (17/2). 
Menurut Anwar, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, yang paling utama harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
“Tahun politik dan pesta demokrasi akan menjadi tema diskusi di setiap akadedmisi. Sehingga harus kita ingat tanpa pemilu tidak ada demokrasi. Dan tidak ada demokrasi maka tidak ada kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Dirinya berpesan untuk dapat mewujudkan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang.
Dalam seminar tersebut juga menghadirkan narasumber Anggota Bawaslu Propinsi Jateng Muhammad Rofiuddin SHI MIKom dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Dr Widayati SH MH dengan moderator sedangkan Dr Jawade Hafidz SH MH.
Pada kesempatan tersebut Prof Anwar Usmam juga meresmikan Smart Board Mini Court Room di Fakultas Hukum (FH) Unissula (17/2). Perangkat teknologi tersebut menjadikan mahasiswa FH Unissula dapat melihat langsung persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
