Semarang, UP Radio – Jumlah petani di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami angka penurunan yang disebabkan terjadinya peralihan angkatan kerja di sector lain yang mereka yakini lebih menjanjikan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Margo Yuwono mengungkapkan saat ini semakin banyak anak petani yang enggan meneruskan usaha orang tua di sektor pertanian atau menggarap lahan pertanian yang dimiliki.
“Trend kemajuan ekonomi saat ini sejak sensus 2003 dan 2013 sektor pertanian kurang menarik yang terbukti dalam 10 tahun tersebut penurunan pekerja sector petani mencapai 1,5 juta rumah tangga petani,” ungkap Margo di sela sosialisasi dan koordinasi Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 di Paragon Mal, Kamis (3/5). 
Menurut Margo, tidak bisa dipungkiri saat ini Petani di jawa tengah usai sudah semakin tua dan disisi lain petani muda tidak tertarik untuk menjadi petani yang dinilai kurang menarik disbanding sector kerja lain.
“Melalui Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 ini BPS ingin melihat apakah fenomena menurunya angka keluarga petani ini terus berlanjut di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Sector pertanian saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian jawa tengah yang memberi kontribusi cukup besar, Sehingga, diperlukan adanya peran atau campur tangan pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, khususnya keluarga petani tetap berkecimpung di bidang pertanian.
Sementara itu Guru besar Ekonomi Pertanian IPB Prof. Dr. Muh. Firdaus mengungkapkan perlunya dilakukan Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 untuk menentukan program lanjutan untuk sector usaha pertanian.
“Selama ini belum ada data yang valid terkait angka hasil produksi pertanian yang dapat dipakai untuk perhitungan kebutuhan nasional,” ungkap Firdaus.
Menurutnya BPS Jawa tengah telah memiliki tehnik baru Kerangka Sampling Area (KSA) yang menjadi salah satu metodologi valid dalam mengukur survey hasil produksi pertanian. Metodologi ini diharapkan dapat digunakan untuk penghitungan data bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. (shs)
