Semarang, UP Radio – Data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang menyebutkan, hingga saat ini tercatat masih banyak jabatan yang kosong dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Kepala BKPP Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan setelah dilakukan pelantikan 10 pejabat eselon 2 beberapa waktu lalu, serta adanya pegawai yang pensiun, membuat beberapa jabatan di Pemkot Semarang belum terisi kembali.
Saat ini, BKPP tengah mendata jabatan apa saja yang masih kosong. Haris menyebut perlu waktu untuk mendata semuanya karena tidak hanya 10 jabatan saja yang kosong. Bahkan Walikota Semarang telah memerintahkan langsung untuk segera melakukan pendataan jabatan yang masih kosong. 
“Banyak sekali eselon 3 dan eselon 4 yang kosong. Tunggu sebentar karena untuk menata tersebut harus sangat teliti,” kata Haris.
Jabatan kosong ditingkat eselon 3 dan 4 diakuinya cukup banyak, namun memang pihaknya belum menghitung secara pasti. Jabatan kosong tersebut terutama di wilayah seperti kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, dengan adanya perubahan sistem dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional inilah uang membuat BKPP harus benar-benar mempersiapkan kekosongan jabatan tersebut.
Haris mengatakan jika saat ini jabatan yang masih kosong yakni ditingkat kepala dinas, kepala badan, kepala bagian hingga camat yang untuk sementara waktu dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
“Komitmen dan kepangkatan, itu harus kami pikirkan. Kami akan memperbaiki, akan dimaksimalkan siapa saja yang pantas duduk mengisi kekosongan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyoe Winarto mendorong agar Pemerintah Kota Semarang segera bisa menyelesaikan pengisian jabatan kosong agar proses pelayanan di pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik.
Liluk, sapaan akrabnya, menyampaikan jika beberapa jabatan yang kosong tersebut merupakan jabatan yang cukup penting, sebut saja Kepala Dinas Pendidikan yang baru saja pensiun mulai awal bulan Juni ini. Pasalnya, beberapa hari lagi Dinas Pendidikan akan melakukan pendaftaran peserta didik baru (PPDB).
Selain itu, jabatan camat juga dinilai cukup penting karena bersentuhan langsung dengan masyarkat dalam memberikan pelayanan umum. Ia mengatakan meski sudah ada Plt, namun kekosongan jabatan tetap harus segera diisi, agar rencana atau program kerja bisa berjalan dengan maksimal.
“Kalau Plt kan dia rangkap jabatan, takutnya kerjanya jadi tidak maksimal. Intinya jangan terlalu lama, harus dipilih yang berkompeten sehingga program yang ada bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. (ksm)
