Semarang, UP Radio – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Kepala Kanwil Badan pertanahan nasional (BPN) Provinsi Jawa tengah, Dwi Purnomo mengajak seluruh PPAT dan jajaran kantor BPN di seluruh Jawa Tengah menyukseskan jaminan kesehatan semesta.
Pada acara dialog layanan pertanahan, Dwi Purnama menyampaikan Pada tahun 2022 sendiri pengajuan permohonan peralihan hak atas jual beli sudah mencapai 9.204.708 berkas di seluruh Indonesia. Sedangkan Jumlah layanan pertanahan di seluruh kantor BPN Jawa Tengah ini termasuk tertinggi 5 tertinggi se-Indonesia, bahkan kota Semarang menduduki tingkat pertama pelayanan tertinggi.
“Saya berharap jangan sampai ada framing-framing yang kurang baik. Pensyaratan kepesertaan aktif JKN-KIS ini hanya untuk proses peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun karena jual beli saja, dan dipersyaratkan bagi pembeli saja,” tuturnya. 
Dwi Purnama menambahkan pula, syarat kepesertaan JKN-KIS ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi kepesertaan Program JKN-KIS dengan mengusung sistem gotong royong di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ia berpesan kepada seluruh kantor BPN di Jawa Tengah serta rekan PPAT untuk turut mensosialisasikan dan mengedukasi para pembeli.
Kepala BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jateng dan DIY, Dwi Martiningsih menyatakan sebanyak 84,32% dari total penduduk Jawa Tengah 37.313.063 jiwa sudah terlindungi melalui program JKN-KIS. Baik terdaftar sebagai PBPU, PPU, Bukan Pekerja, maupun yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
“Proses permohonan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun melalui proses jual beli yang diajukan ke kantor pertanahan akan minim sekali kendala karena pensyaratan kepesertaan Program JKN-KIS, sudah melekat pada masyarakat,” tuturnya.
Pengecekan keaktifaan peserta JKN-KIS juga cukup mudah dan responsif melaui Chat Assistant JKN (CHIKA) melalui nomor whatsapp 08118750400, selanjutnya bisa dilakukan melalui Care Center 165, menunjukkan keaktifan peserta paada aplikasi Mobile JKN atau petugas kantor BPN dapat melakukan pengecekan langsung melalui sistem portal BPJS Kesehatan yang terkoneksi pada kantor pertanahan.
Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah, Widhi Handoko mengapresiasi BPN Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah pertama yang melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini dan ia berharap diikuti oleh yang lainnya.
“Sebagai ketua IPPAT Jateng saya sampaikan terima kasih kepada kanwil BPN Jateng yg responsif langsung to the point, tidak bertele-tele dan melihat respon layanan publik,” tandasnya. (shs)
