Semarang, UP Radio – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyatakan pemerintah tidak melarang mudik lebaran tahun 2021. Menindaklanjuti pernyataan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa pelaksanaan mudik tahun ini harus benar-benar terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Semua harus diperhatikan nanti, berkaitan dengan orang boleh mudik lebaran. Pertama, sistem transportasi mesti ditata. Kedua, tentu terkait persyaratan-persyaratan prosedur protokol kesehatan benar-benar ketat,” kata Ganjar (17/3).
Untuk pemudik pengguna jasa angkutan umum, diwajibkan melakukan rapid antigen. Namun bagi penumpang kereta api dan pesawat, dapat menggunakan GeNose C-19 sesuai dengan aturan Kemenhub 
“Jadi prosedurnya mesti diperketat. Kalau tidak melakukan itu, menurut saya tidak boleh. Sehingga kita betul-betul harus menyiapkan itu dengan baik,” tegas Ganjar.
Meskipun diizinkan, namun pelaksanaan mudik tahun ini tidak boleh disamakan seperti mudik sebelum pandemi. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah menjaga seluruh pintu-pintu masuk ke daerah untuk mengantisipasi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Pengecekan dengan GeNose C-19, bisa menjadi cara yang praktis untuk mendeteksi COVID-19 dalam waktu singkat.
“Kalau itu (mudik lebaran) mau dilakukan, masih ada waktu untuk menyiapkan, sehingga sarana dan prasarana transportasi umum itu bisa dipersiapkan oleh pemerintah lebih awal. Mereka yang akan mudik mesti dilakukan testing sejak awal dan harus benar-benar ketat,” sambung Ganjar.
Selain melakukan berbagai prosedur pengetatan protokol kesehatan, Ganjar juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan sopir angkutan umum, agar divaksin jelang mudik lebaran tahun ini.
“Yang jadi prioritas ya masyarakat, terutama pedagang pasar. Saya juga usulkan sopir diprioritaskan, karena pak Menhub bilang kemungkinan tahun ini boleh mudik. Kelompok-kelompok yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat itu harus dijadikan prioritas,” kata Ganjar.
Ia menambahkan, vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan pelayan publik yang jumlahnya sekitar 5,3 juta di Jawa Tengah, hingga kini belum semuanya dapat terlaksana.
“Belum semuanya, jadi pelayan publik kan banyak sekali, semua masih berjalan. Apalagi yang kategori guru, ini belum semuanya,” tandas Ganjar. (hum)
