Semarang, UP Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius evaluasi efektifitas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan mengundang beberapa instansi terkait yaitu OJK Kantor Regional 3, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan sinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun 2021.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,34%. Kontraksi tersebut tidak sedalam triwulan II-2020, saat kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) diterapkan secara menyeluruh di Jawa Tengah. Secara YoY, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 masih tercatat minus 2,65%. 
Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, BI Perwakilan Jawa Tengah dan Apindo sepakat vaksinasi jadi faktor pendorong penting selain tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan respon positif berbagai kebijakan. Tingginya vaksinasi akan membantu membangkitkan kembali sektor pariwisata yang merupakan salah satu pendapatan utama beberapa daerah di Jawa Tengah.
Sementara OJK Kantor Regional 3 merekomendasikan pemerintah sebaiknya fokus pada sektor penyumpang PDRB terbesar dan sektor UMKM yang memiliki penyerapan tenaga kerja sangat tinggi.
Sektor ekonomi yang memiliki share PDRB cukup tinggi diantaranya Industri Pengolahan (33,72%); Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (16,03%); Perdagangan besar dan eceran (12,96%). Hanya sektor Pertanian yang mampu bertahan dan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Hal ini ditunjang oleh pertumbuhan kredit sektor pertanian yang mencapai 24,32% dengan NPL yang rendah sebesar 2,33%.
Pada kesempatan yang berbeda, Aman Santosa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, menyampaikan bahwa Jawa Tengah harus optimis, perbankan Jawa Tengah masih menunjukkan kinerja yang baik di tengah Pandemi Covid-19.
Pertumbuhan kredit perbankan posisi Desember 2020 mencapai 2,01%, lebih baik dari pertumbuhan kredit nasional yang terkontraksi sebesar -2,31%, dan NPL perbankan Jawa Tengah masih terjaga sebesar 4,87%. Dana Pihak Ketiga juga mengalami pertumbuhan 11,18%.
Selain itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Jasa Keuangan di Jawa Tengah terus berjalan. Hingga 15 Januari 2021, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp61,34 triliun dari 1,23 juta rekening.
Untuk perusahaan pembiayaan, tercatat restrukturisasi mencapai Rp16,67 triliun dari 512.970 debitur. Penyaluran Penempatan Uang Negara pada bank umum milik pemerintah dan Bank Jateng telah mencapai Rp42,63 triliun kepada 912.172 rekening.
Diharapkan industri jasa keuangan terus berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku industri keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, OJK telah menyusun Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dengan tema “Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan”.
Master plan tersebut fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital.
Peni Rahayu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah, mengharapkan program-program pemulihan ekonomi dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memonitor dan mengevaluasi penerapannya. (rls)
