Denpasar, UP Radio – Menyikapi banyaknya terjadi dugaan peredaran elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran, Pemerintah berencana menerapkan mekanisme yang nantinya hanya akan diberikan kepada rumah tangga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro sesuai basis data terpadu dari Kementerian Sosial.
Manager External Communication PT. Pertamina, Arya Dwi Permana mengungkapkan mekanisme penyaluran tepat sasaran masih menunggu dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Migas Kementerian ESDM.
“Berdasarkan data dari TNP2K, saat ini ada sekitar 26 juta rumah tangga miskin yang berhak menggunakan Elpiji 3kg bersubsidi. Karakteristik keluarga miskin/rentan miskin adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah,” tegas Arya. 
Karakteristik masyarakat miskin ini, lanjut Arya, memiliki pendapatan Rp.350 ribu per kapita per bulan, tembok rumah tidak permanen, lantai rumah tidak permanen, luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi.
Sementara itu data dari TNP2K, untuk segmen usaha mikro ada sekitar 2,3 juta pelaku usaha.
“Karakteristik usaha mikro yang disubsidi adalah usaha mikro yang dikelola rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah, tingkat pendidikan relatif rendah, barang jualan dan tempat usaha tidak selalu tetap dan umumnya belum memiliki akses perbankan,” tegasnya.
Pada RAPBN P tahun 2017 alokasi LPG bersubsidi sekitar 6,1 juta ton. Realisasi hingga September jika berdasarkan kuota sudah over sampai dengan 1 persen kuota dari revisi APBN-P 2017.
Menyikapi seringnya terjadinya kelangkaan elpiji 3 kg di lapangan, Arya menduga, sebagai bahan bakar termurah elpiji 3 kg sering dimanfaatkan masyarakat untuk bahan bakar (motor, mobil, pompa air, lampu penerangan, genset, usaha Non Mikro seperti laundry, pemanas aspal, industri perikanan, dan lainnya).
Oleh karena itu diharapkan adanya dukungan semua pihak baik BPH Migas, pemerintah, masyarakat, termasuk rekan-rekan media untuk menyampaikan himbauan bahwa LPG bersubsidi 3kg itu untuk masyarakat miskin, rentan miskin, dan usaha mikro.
“Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan karena rentang kendali Pertamina hanya terbatas sampai dengan pangkalan,” pungkas Arya. (shs)
