Semarang, UP Radio – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu akan menjalani masa cuti mulai tanggal 26 September, karena mengikuti Pilwakot Semarang 2020.
Untuk selanjutnya, pucuk pimpinan di pemerintahan Kota Semarang akan diisi oleh Tavip Supriyanto sebagai Pjs Wali Kota Semarang, yang telah dilantik Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo jumat (25/9).
Kalangan pimpinan DPRD Kota Semarang berharap Pjs walikota Semarang Tavip Supriyanto bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan kalangan DPRD Kota Semarang. 
Apalagi saat ini ada beberapa prioritas agenda yang harus diselesaikan Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang, dan butuh persetujuan Pjs Wali Kota Semarang. Salah satunya adalah merencanakan dan menetapkan APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, Plt Wali Kota Semarang nantinya diharapkan juga bisa memahami program yang telah disusun oleh pimpinan sebelumnya.
“Maka setelah ditetapkan, Pjs Wali Kota kami harapkan segera berkoordinasi dengan Bapeda dan OPD di jajaran Pemkot Semarang. Mana program prioritas yang harus dijalankan ke depan,” katanya.
Koordinasi dengan OPD dan Dewan menurutnya sangat penting. Dikarenakan ada beberapa program yang masih berjalan dan ada yang harus direncanakan untuk tahun depan.
“Kami berharap Plt Wali Kota Semarang responsif soal pembahasan anggaran APBD 2021. Khususnya soal skala prioritas pembangunan. Saat ini di DPRD masih berlangsung pembahasan di Badan Anggaran,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wahyoe “Liluk” Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang.
Menurutnya siapapun yang ditunjuk sebagai Plt Wali Kota, diharapkan bisa bersinergi dengan DPRD Kota. Apalagi selain masalah program pembangunan, dalam waktu dekat juga akan berlangsung hajatan politik besar, yaitu Pilwakot Semarang 2020 yang masih dalam kondisi pandemi. “Kami berharap Pjs Walikota dapat mensukseskan Pilkada, 9 Desember mendatang, dan jangan sampai ada klaster baru. Komunikasi sangat diperlukan untuk mensukseskan Pilkada ini, baik dengan DPRD Kota, penyelenggara pemilu, maupun aparat keamanan,” tegasnya. (shs)
