51 Bidang Lahan Disiapkan untuk Kolam Retensi Guna Mengatasi Banjir Jangka Panjang

Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Semarang terus berupaya untuk melakukan penanganan bencana banjir yang merendam di sejumlah wilayah hingga ketinggian mencapai sekitar 70 centimeter di Puri Anjasmoro dan Terowongan Tol Kaligawe dan wilayah Mangkang pada Sabtu (31/12/2022) lalu.

Bahkan, genangan banjir hingga Selasa (3/1/2023) masih  terpantau di wilayah Gayamsari, Semarang Timur dan Genuk, serta sejumlah jalan protokol di Kota Semarang. S

Selain melaporkan kondisi terkini banjir, salah satu hasil rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang  bersama BBWS Pemali-Juana, BPN Jateng dan DPRD Kota Semarang, usai tinjauan Menteri PUPR di Kota Semarang, Selasa (3/1/2023), yaitu melakukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembuatan kolam retensi dan normalisasi sungai, agar bencana banjir tidak terulang kembali.

Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, kondisi banjir hari ini, Rabu (4/1/2023) airnya mulai surut dan kering. Memang, masih ada titik banjir di Kelurahan Trimulyo masih ada genangannya sekitar 50 centimeter. Namun, berkat pompa tambahan yang dibantu oleh kementerian PUPR bisa mengurangi dampak banjir.

“Untuk penanganan banjir di wilayah timur saat ini karena memang airnya overload. Rumah pompa di Tenggang dan Kali Sringin tidak bisa menampung antara air yang masuk dan keluar di Kali Tenggang dan Kali Sringin tidak sesuai. Sehingga dari arahan Bapak menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono-red), di Kali Tenggang akan ditambah menjadi 6 pintu air dan pompa, serta 8 pintu air dan pompa di Kali Sringin,” terangnya, saat jumpa pers dengan awak media terkait penanganan banjir di Kota Semarang.

Selain itu, kata mbak Ita, sudah dilakukan pemesanan pintu air dan pompa di Kali Tenggang dan Kali Sringin diperkirakan selama enam bulan, dan dikerjakan dalam waktu satu bulan. Kemudian untuk penanganan banjir sementara, telah dibantu empat pompa portable yang didatangkan dari Solo, Jogja, Cirebon dan DKI untuk mengurangi ketinggian genangan banjir tersebut.

“Hasil dari tinjauan pak menteri juga akan mulai dibangun tanggul laut, namun akan dilakukan eksisting dulu sebelum dibangun sambil proses yang lain berjalan, dan pembuatan kolam retensi seluas 250 hektare, ini akan menjadi tulang punggung pengelolaan banjir terutama di wilayah timur, yaitu sekitar kali Sringin dan Kali Babon, “imbuhnya.

Pihaknya juga akan segera melakukan pembebasan lahan untuk kolam retensi itu, lanjut Mbak Ita, yang saat ini masih ada sekitar 51 orang pemiliknya atau bidang. “Kondisi lahan adalah tanah musnah atau terendam air semoga, bisa segera terealisasi,” paparnya.

Sedangkan penanganan di Kali Bringin atau wilayah Semarang bagian barat adalah penanganan berupa normalisasi Kali Plumbon, serta kelanjutan pembangunan pengerjaan normalisasi kali Bringin. Yakni masih ada pekerjaan rumah, terkait pembangunan jembatan Kali bringin dan rel kereta api, namun untuk rel kereta api menjadi kewenangan di Kementerian Perhubungan.

“Sedangkan peninggian jembatan ada pada kewenangan Badan Jalan Nasional, tugas kami Pemkot adalah pembebasan lahan sekitar 10. 397 meter persegi untuk dibebaskan. Namun, kami meminta redesain pembangunan jembatan agar pembebasan lahan  makin kecil,” ungkapnya

Terkait normalisasi kali Plumbon dibutuhkan normalisasi sepanjang 4.8 kilometer, dan membebaskan 11 hektare lahan.

“Untuk itu kami meminta Ketua dewan terkait kebutuhan anggaran yang besar tersebut, untuk anggaran normalisasi sudah ada dikementerian, tugas kami tinggal sediakan lahan untuk dibebaskan agar normalisasi bisa berjalan,” pintanya.

Kepala BPN Jateng Sigit AR mengatakan, siap melaksanakan penyelesaian pembebasan lahan utamanya lahan musnah tersebut. “Kami juga sudah berkoordinasi di tingkat kementerian dan tiap minggunya ada progres terkait pembebasan lahan. Dalam waktu dekat menyelesaikan pembebasan lahan ini sudah bisa dilaksanakan. Sedangkan pembangunan terkait penanganan banjir akan dilaksanakan sampai tahun 2024 mendatang,” tambahnya. (ksm)