Semarang, UP Radio – Kongres Perempuan Nasional akan diselenggarakan di Kampus Undip Semarang, pada 24-26 Agustus 2023.
Adapun Kongres Perempuan Nasional mengambil tema: “Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia”.
Penyelenggara Kongres Perempuan Nasional adalah gabungan dari berbagai organisasi. 
Antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, organisasi pemerintah, organisasi nonpemerintah, Darma Wanita Persatuan Undip.
Kemudian, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga lainnya bersatu padu bersinergi mewujudkan acara ini.
“Kongres Perempuan Nasional bertujuan memberikan rumusan dasar, strategi dan rencana tindak lanjut peran publik perempuan dalam 5 sektor isu pembangunan menuju satu abad Indonesia Emas,” kata Ketua Kongres Perempuan Nasional Mila Karmilah.
Kemudian, maklumat demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Terakhir, ada tujuan rekomendasi pewujudan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Kongres Nasional akan diikuti 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas perwakilan Pemerintah Pusat (Kementerian, Lembaga & DPR RI), Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi /Kab/Kota, DPRD).
Kemudian, Partai Politik, Pemerintah Desa (Kepala Desa, Perangkat dan BPD), Organisasi /komunitas perempuan akar rumput , Organisasi sosial kemasyarakatan.
Lalu, Aktivis /NGO, jurnalis, korporasi /swasta, mahasiswa, dan lembaga Negara/Lembaga Independen lainnya
“Kongres ini akan dibuka dengan stadium general dengan tema dan narasumber. Setelah pelaksanaan stadium general peserta akan dibagi ke dalam lima tema utama,” kata Mila.
Kongres terbuka untuk seluruh perempuan di Indonesia.
“Acara ini akan mempromosikan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen keadilan gender dalam Pemilu serentak 2024,” ujarnya.
Pendaftaran dibuka sampai 13 Agustus 2023 melalui link pendaftaran bit.ly/kongresperempuan.
“Kongres ini juga menyiapkan perempuan-perempuan potensial agar memiliki kapasitas dalam pemerintahan dan menjadi aktor perubahan,” tegas Mila. (rls)
